[DASAR HUKUM] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan produk hukum yang membahas lebih detil tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Adapun pembahasan yang tercakup di dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 ini adalah :

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

Bab III : Pengadaan

Bab IV : Pangkat dan Jabatan

Kedudukan, Tanggung Jawab, Tugas, Kategori, Jenjang, Kriteria, dan Akuntabilitas Jabatan Fungsional
Klasifikasi Jabatan Fungsional
Penetapan Jabatan Fungsional
Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional
Tata Cara Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan Jabatan
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Promosi
Pendelegasian Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Rangkap Jabatan
Instansi Pembina Organisasi Profesi

Jabatan ASN Tertentu yang dapat Diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jabatan Tertentu di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat Diduduki Pegawai Negeri Sipil

Bab V : Pengembangan Karir, Pengembangan Kompetensi, dan Sistem Informasi Manajemen Karir

Bab VI : Penilaian Kinerja dan Disiplin

Bab VII : Penghargaan

Bab VIII : Pemberhentian

Pemberhentian atas Permintaan Sendiri
Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun
Pemberhentian karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah
Pemberhentian karena tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang
Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan
Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin
Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
Pemberhentian karena tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara
Pemberhentian karena Hal Lain
Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun

Tata Cara Pemberhentian atas Permintaan Sendiri
Tata Cara Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Pensiun
Tata Cara Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah
Tata Cara Pemberhentian karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani
Tata Cara Pemberhentian karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang
Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan
Tata Cara Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin
Tata Cara Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota
Tata Cara Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
Tata Cara Pemberhentian karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabat Negara
Tata Cara Pemberhentian karena Hal Lain
Penyampaian Keputusan Pemberhentian

Bab IX : Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas

Bab X : Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

Bab XI : Perlindungan

Bab XII : Cuti

Bab XIII : Ketentuan Lain-lain

PNS yang Menjadi Pejabat Negara dan Pimpinan atau Anggota Lembaga Nonstruktural
PNS yang Mencalonkan Diri atau Dicalonkan menjadi Pejabat Negara
Hak Kepegawaian PNS yang diangkat Menjadi Pejabat Negara dan Pimpinan atau Anggota Lembaga Nonstruktural
Masa Persiapan Pensiun

Bab XIV : Ketentuan Peralihan