![[DASAR HUKUM] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](https://pns.kamikamu.co.id/wp-content/uploads/sites/28/2017/12/PerkawinanPNS.png)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Apatur Sipil Negara (ASN).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini terkait dengan :
- Dasar Perkawinan
- Syarat-syarat Perkawinan
- Pencegahan Perkawinan
- Batalnya Perkawinan
- Perjanjian Perkawinan
- Hak dan Kewajiban Suami Isteri
- Harta Benda Dalam Perkawinan
- Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya
- Kedudukan Anak
- Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak
- Perwakilan
- Ketentuan-ketentuan Lain
- Pembuktian Asal-usul Anak
- Perkawinan di Luar Indonesia
- Perkawinan Campuran
- Pengadilan
- Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Penutup
![[DASAR HUKUM] Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil](https://pns.kamikamu.co.id/wp-content/uploads/sites/28/2017/12/PerkawinanPegawaiNegeri-440x264.png)
![[DASAR HUKUM] Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](https://pns.kamikamu.co.id/wp-content/uploads/sites/28/2017/12/DisiplinPNS-440x264.png)
![[DASAR HUKUM] Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003](https://pns.kamikamu.co.id/wp-content/uploads/sites/28/2018/04/5BDASARHUKUM5DPeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor54Tahun2003-440x264.png)
![[DASAR HUKUM] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil](https://pns.kamikamu.co.id/wp-content/uploads/sites/28/2019/04/DASAR-HUKUM-Peraturan-Pemerintah-Nomor-11-Tahun-2017-440x264.jpg)
