[DASAR HUKUM] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Salah satu produk hukum yang membahas dengan detil hal-hal berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Sipil Negeri (PNS) adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Adapun isi dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini adalah :

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku

Bab III : Jenis, Status, dan Kedudukan

Jenis
Status
Kedudukan

Bab IV : Fungsi, Tugas, dan Peran

Fungsi
Tugas
Peran

Bab V : Jabatan ASN

Umum
Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi

Bab VI : Hak dan Kewajiban

Hak PNS
Hak PPPK
Kewajiban Pegawai ASN

Bab VII : Kelembagaan

Umum
KASN

Sifat
Tujuan
Kedudukan
Fungsi
Tugas
Wewenang
Susunan
Keanggotaan
Seleksi Anggota KASN
Pengangkatan dan Pemberhentian

Fungsi dan Tugas
Kewenangan

Fungsi dan Tugas
Kewenangan

Bab VIII : Manajemen ASN

Umum
Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang

Pejabat Pembina Kepegawaian
Pejabat yang Berwenang

Manajemen PNS

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
Pengadaan
Pangkat dan Jabatan
Pengembangan Karir
Pola Karir
Promosi
Mutasi
Penilaian Kinerja
Penggajian dan Tunjangan
Penghargaan
Disiplin
Pemberhentian
Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
Perlindungan

Manajemen PPPK

Umum
Penetapan Kebutuhan
Pengadaan
Penilaian Kinerja
Penggajian dan Tunjangan
Pengembangan Kompetensi
Pemberian Penghargaan
Disiplin
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
Perlindungan

Bab IX : Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Umum
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah
Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi
Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi